Gelombang Demo Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja Kepung DPRD Morowali

Gelombang Demo Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja Kepung DPRD Morowali

MOROWALI- Gelombang demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Cilaka) /Omnibus law, kembali mendatangi gedung DPRD Morowali dengan jumlah massa yang jauh lebih besar ketimbang aksi demonstrasi sebelumnya. Dari pantauan Indonesiasatu.com jumlah massa aksi demo kali ini diperkirakan mencapai ribuan hingga membuat halaman gedung DPRD Morowali menyemut, (13/10/2020).

Ribuan massa aksi demo tersebut tergabung dalam tiga organisasi buruh yakni Serikat Pekerja Sulawesi Investement Pabrik (SP-SMIP), Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan FPE KSBSI yang semuanya dibawah komando Katsaeng selaku Koordinator Lapangan (Korlap).

Katsaeng menyatakan dengan tegas menolak UU Omnibus Law yang telah disahkan DPR RI karena dinilai telah merugikan buruh, petani, dan rakyat kecil, Mendesak Wasnaker agar memberikan teguran secara tegas kepada Perusahaan di Kabupaten Morowali yang melanggar norma kerja, Disnaker Kabupaten Morowali segera mendesak semua Perusahaan di kawasan PT.IMIP agar membuat Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang norma syarat kerja dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, Meminta kepada DPRD Kabupaten Morowali mendesak Pemerintah dan perusahaan agar segera merealisasikan hasil berita acara pertemuan pada tanggal 25 Agustus 2020.

"Meminta kepada DRPD Kabupaten Morowali agar menghadirkan Wasnaker, Disnaker Kab. Morowali dan Perwakilan PT. IMIP, " tegasnya

Beruntung, situasi dan kondisi cepat berhasil dikendalikan. Ketua DPRD Morowali, Kuswandi bersama Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bayu Indra Wiguno, dan sejumlah anggota legislatif lainnya langsung menemui massa aksi.

Setelah melalui proses negosiasi, massa aksi demo dipersilahkan masuk dalam gedung DPRD Morowali untuk melakukan langsung audens dengan para wakil rakyat. Dalam pertemuan yang digelar melahirkan berita acara kesepakatan dengan nomor : 758/419/DPRD/X/2020 yang ditandatangani Ketua DPRD Morowali dan Perwakilan Serikat SPN,SP-SPIM dan FPE KSBSI.

Berikut ini, isi Berita Acara Kesepakatan tersebut.

1.Terkait tuntutan mengenai pencabutan UU Omnibus Law DPRD Kabupaten Morowali menyiapkan konsep yang dikoordinasi oleh Assosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

2.Survey studi KHL Dinas Nakertrans harus selesai ahkir bulan November 2020. 3.Tahun 2021 mediator sudah ada di Kabupaten Morowali.

3.Tahun 2001Mediator sudah ada di Kabupaten Morowali

4.LKS Bipartit sementara proses karena terhalang adanya Pendemic Covid -19.

Massa aksi gabungan dari beberapa serikat buruh, ini mendesak mendesak DPRD Morowali agar menolak Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. (Fatar Simanjutak)