Kajari Morowali : Kenali Hukum Jauhi Hukuman

Kajari Morowali : Kenali Hukum Jauhi Hukuman

Morowali- Kejaksaan Negeri (Kejari) Morowali akan melaksanakan program sosialisasi hukum kepada publik khususnya kepada aparatur penyelenggara pemerintah mulai dari Pemerintah daerah sampai pemerintah Desa (Pemdes) se Kabupaten Morowali. Hal ini ditegaskan Kepala Kejaksaan NegeriNegeri (Kajari) Morowali Tenriawaru SH MH, saat ditemui diruang kerjanya Selasa (20/10/2020).

Menurutnya, hal ini dilakukan merupakan bagian dari bentuk pembinaan yang dilaksanakan Kejaksaan selaku pengacara negara terhadap aparatur pemerintah dan diminta ASN mengenal hukum dan menjauhi hukuman

"Sosialisai penerangan dan penyuluhan hukam ini nanti ditunjukkan kepada Afaratur Sipil Negara (ASN) khususnyat terkait tata kelolah pemerintahan, tata kelolah keuangan dan tata keloalah aset," jelas Kajari

Kajari perempuan pertama di Morowaliini menambaukan, selain sosialisasi, pendampingan dinilai sangat penting terkhusus para Kepala Desa (Kades) yang saat ini sedang kelola Dana Desa (DD) maupun Dana  Alokasi Desa (ADD) yang jumlah anggaranya cukup fantastis.

"Pendampingan ini dinilai sangat penting mengingat keterbatasan SDM para aparatur khususnya Kades, masih minim pengetahuan di bidang hukum dalam pengelolaan administrasi laporan pertanggungjawaban DD & ADD yang dibuat para Kades, " Imbuhnya

Kajari menyebutkan, dengan demikian diharapkan bakal dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sebagaimana prinsip penegakan hukum yang sering digaungkan dijajaran aparat penegak hukum Korps Adiyaksa itu, mencegah lebih baik dari pada memenjarakan.

"Sosialisasi dan pendampingan menjadi program unggulan kami (Kejari Morowali) sebagai bentuk pembinaan, kalau dibina sudah tidak bisa baru dibinasakan,"  Sebutnya

Lebih jauh jelas Kajari, Meskipun dirinya baru 2 bulan menjabat sebagai Kajari Morowali tetapi program unggulan sudah ditata dan tersusun untuk segera dilaksanakan sehingga penegakan hukum di Kabupaten Morowali berjalan secara humanis.

Diakuinya hingga kini program tersebut belum bisa terlaksana karena terkendala kondisi saat ini (Covid 19), sehingga diperlukan moment yang tepat untuk bisa melaksanakan hal tersebut bahkan direncanakan akan melibatkan langsung media untuk melakukan publikasi sosialisasi hukum.

"Kami akan gandeng teman-teman media untuk turut serta mempublikasi perangkat hukum yang ada," Pungkasnya. (Fatar Simanjutak)